Keanehan di Aceh Singkil

AKHIR September 2013 lalu saya mengunjungi Kabupaten Aceh Singkil. Hanya  sektar 36 jam saya di kabupaten yang dulunya bergabung ke Aceh Selatan itu. Mobil Kijang yang saya tumpangi menyusur kaki gunung Sinabung, Sumatera Utara. Dari Medan saya menaiki mobil Kijang menuju Singkil. Masyarakat Singkil menyebut mobil kijang ini sebagai taksi. Ongkosnya Rp 120 ribu. Butuh waktu sekitar tujuh jam membelah gunung Sinabung baru tiba di Singkil.

Berangkat pukul 11.00 WIB dari Medan dan tiba saat para muazin mengumandangkan azan. Hitam membekap bumi Abdurauf Assingkili itu. Setelah diskusi beberapa jam dengan warga Kampung Baru, Singkil, saya mulai merasa ada yang aneh.

Sebut saja misalnya, tata kota pemerintahan. Kantor DPRK dan sejumlah seluruh kantor dinas lainnya berada di Kampung Baru, Singkil Utara. Sedangkan kantor bupati itu berada di Kota Singkil—sekitar sejam—dari Kampung Baru. Bayangkan, jika bupati perlu memanggil dinas untuk memberikan laporan tentang proyek tertentu, masalah masyarakat dan lain sebagainya. Otomatis butuh waktu sekitar sejam untuk menuju kantor bupati. Lalu, sebaliknya, jika DPRK memanggil bupati untuk rapat dengar pendapat (RDP), bupati juga harus bersusah payah ke kantro DPRK yang berada di Kampung Baru. Ini tidak efektifkan.

Keanehan berikutnya, setiap Jumat seluruh PNS di Kampung Baru, diwajibkan mengikuti senam pagi di halaman kantor bupati di Jalan Bahari, Singkil. Ini juga butuh waktu. Katakanlah misalnya, PNS ini berangkat dari Kampung Baru menuju Singkil pukul 7.00 WIB. Tiba di halaman kantor bupati pukul 8.00 WIB. Lalu, ikut senam sampai pukul 09.00 WIB. Pulang ke kantor di Kampung Baru itu pukul 10.00 WIB. Lalu, kapan PNS ini istirahat? Mereka tentu bukan robot. Butuh istirahat juga. Praktis hanya sebagian kecil PNS yang masuk kantor setelah senam itu. Lebih banyak memilih pulang ke rumah untuk istirahat. Usai Jumat, syukur-syukur jika mereka mau balik ke kantor untuk kerja. Tapi, saya ragu PNS itu mau balik ke kantornya. Jika pun ada, pasti jumlahnya hanya sejumlah jari tangan.

Saya sih berpikir, kok tidak dipindah saja kantor bupati itu berdekatan dengan kantor DPRK. Sehingga, jika pun perlu koordinasi, cukup lompat pagar saja atau hanya butuh waktu kurang dari lima menit. Umumnya, kantor pemerintahan di negeri ini selalu berdekatan antara bupati dan DPRK. Sehingga memudahkan koordinasi antar kedua lembaga tinggi daerah ini.

Keanehan lainnya, saya tidak lihat ada perubahan yang menonjol di kabupaten itu. Dulunya, kabupaten ini dimekarkan dari Aceh Selatan dengan dalil agar mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Saya perhatikan, rumah-rumah sepanjang jalan lintas Singkil-Subulussalam masih seperti dulu, ketika kabupaten itu belum dimekarkan. Jarang saya temui rumah yang mewah atau super mewah. Perubahan bentuk rumah warga menurut saya bisa menjadi salah satu indikator masyarakat daerah itu sudah sejahtera. Ini tidak. Rumah warga di sana umumnya masih berkontruksi kayu, lebar sekitar lima meter dan panjangnya sekitar 20 meter. Saya pikir, rakyat daerah itu belum sejahtera.

Cerita aneh lainnya. Saya tidak tahu ini benar atau salah. Tapi, beberapa warga yang saya temui di sana mengatakan begini, ketika ada digelar pesta pernikahan, sunat rasul dan lain sebagainya di kampung. Maka, bagi warga yang ekonominya lemah, menyewa emas dari masyrakat yang memiliki beberapa koleksi gelang, cincin, kalung emas. Jasa sewa emas? Hehehe, ini sih agak lucu. Jadi, mereka malu datang ke pesta tidak mengenakan cincin, kalung, atau gelang emas. Meski pun yang dikenakan itu sebenarnya barang sewaan. Setelah pulang dari pesta, emas itu dikembalikan ke pemiliknya. Soal biaya sewa, ini tidak ada harga resmi. Ada yang mematok Rp 50.000 per sekali sewa, atau pun Rp 100.000 per sekali sewa. Bisnis sewa menyewa perhiasan ini harus saling percaya. Umumnya antara pemilik emas dengan penyewa emas sudah kenal baik.

Nah, ini catatan ringan saya selama di Singkil. Soal salah dan benarnya, tentu bisa kita uji sendiri di lapangan.  

sudut kantor / 07102013