Dua Tahun Doto dan Mualem !

DUET pemimpin Aceh, dr Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf kini berusia dua tahun.  Tersisa tiga tahun lagi masa jabatan orang yang akrab di sapa Doto dan Mualem di bumoe Aceh itu. Selama dua tahun terakhir, banyak hal yang telah dikerjakan. Mulai dari pemberian beasiswa untuk anak Aceh ke luar negeri. Meminta izin impor untuk pelabuhan di Aceh ke pemerintah pusat. Meningkatkan fasilitas Bandara Rembele Aceh Tengah hingga membangun infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi di sejumlah kabupaten/kota.

Ibarat membuka lahan baru, selama dua tahun ini duet yang diusung Partai Aceh itu baru menebas jalan setapak. Menyiapkan jalan masuk ke areal lahan, lalu menerabas hutan, membakar ranting dan kayu agar bisa mencangkul tanah dan menanam aneka tumbuhan. Pada akhirnya bisa memetik tanaman yang bernilai ekonomis. Masih banyak tahapan yang harus dikerjakan.

Sebagai pimpinan tertinggi di Aceh, kedua pimpinan ini harus rajin mengevaluasi kinerja kabinetnya. Agar berjalan sesuai intruksi dan di atas rel yang benar serta sesuai perencanaan. Kebijakan tanpa evaluasi dan pengawasan sama dengan membakar uang rakyat di tumpukan sampah. Mubazir.

Beberapa hal yang harus dievaluasi misalnya, bagaimana progres ekspor-impor melalui Pelabuhan Krueng Geukuh Aceh Utara dan Pelabuhan Malahayati Banda Aceh? Dua pelabuhan berstatus internasional itu masih dibalut sunyi. Kapal seakan enggan bersandar. Padahal, Kementerian Perdagangan RI telah member izin impor lima barang tertentu yaitu elektronik, tekstil, pakaian, serta makanan dan minuman via Pelabuhan Krueng Geukuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No 61/M/DAG/PER/9/2013 ada 840 item barang yang bisa masuk ke Aceh lewat pelabuhan yang terletak di Aceh Utara itu.

Tentu, tak mudah mendapatkan izin impor barang tersebut. Provinsi lain sampai kini masih meminta jika tak mau disebut mengemis pada pemerintah pusat agar diberikan pelabuhan sekelas Pelabuhan Krueng Geukuh.

Kini izin sudah di tangan. Hanya eksekusi ekspor dan impor yang belum maksimal. Doto dan Mualem tampaknya perlu menyatukan persepsi pemerintah kabupaten/kota agar mempermudah izin untuk pengusaha ekspor-impor. Soal permodalan, pengusaha bisa meminta pada Bank Aceh. Tentu memenuhi ketentuan perbankan.

Untuk mendukung sektor ekspor, Dinas Pertanian Aceh harus peka terhadap perkembangan zaman. Dinas ini harus meningkatkan produktivitas komuditi pertanian. Misalnya, meningkatkan produktivitas padi yang saat ini hanya enam ton per hektare menjadi delapan atau sepuluh ton per hekatre. Sehingga, Aceh bukan hanya swasembada pangan, namun bisa menjual padi itu ke negeri tetangga. Mari meniru langkah Thailand yang mengekspor padi ke seluruh Asia Tenggara. Dinas terkait peka dan cepat tanggap melihat perkembangan pasar. Jangan sampai Aceh memiliki izin impor, namun minim barang ekspor. Maka, mustahil pengusaha mau menggunakan layanan pelabuhan di Aceh untuk aktivitas bisnisnya. Jika ada impor, maka wajib ada ekspor. Ini hukum bisnis yang berlaku sejak zaman nenek moyang kita.

Kawasan Tengah

dr Zaini Abdullah

Pembangunan kawasan tengah, barat dan selatan Aceh tentu harus diperioritaskan. Mengingat selama ini kawasan itu relatif tertinggal dibanding kabupaten/kota yang berada di lintas Medan-Banda Aceh. Pembangunan Bandara Rembele Bener Meriah merupakan solusi apik untuk memecahkan persoalan transfortasi udara di kawasan itu. Menko Perekonomian RI Hatta Rajasa tahun lalu menyatakan pembangunan Rembele bukan sekadar memperpanjang run way, tapi juga melengkapi hanggar dan seluruh fasilitas bandara. Direncanakan, bandara itu bisa mendarat pesawat sekelas Boing 737 (Serambi/18 Agustus 2013).

Kehadiran bandara kedua terbesar setelah Bandara Sultan Iskandar Muda itu otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan sekitar bandara. Sebut saja misalnya, Aceh Tengah dan Bener Meriah akan mendulang pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata. Ribuan wisatawan lokal dan mancanegara akan menikmati keindahan Danau Laut Tawar dan gunung Burni Telong yang terkenal itu. Ditambah lagi, hasil pertanian kawasan itu akan mudah diangkut lewat jasa transfortasi udara.

Kini, tinggal lagi bagaimana pemerintah kabupaten/kota setempat agresif melihat potensi ekonomi. Kreativitas bupati kawasan itu sangat menentukan kemakmuran sektor pertanian dan pariwisata kawasan tersebut. Pembenahan kawasan wisata dan pertanian seperti kopi, nenas, alpokat harus segera dilakukan. Jika ada kendala, segera berdiskusi dengan Pemerintah Aceh untuk memecahkan masalah.

Kualitas Pendidikan

Muzakir Manaf

Mutu pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi wajib segera dibenahi. Selama ini, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah sudah sangat memadai. Masalah yang tersisa adalah distribusi guru yang belum merata, kualitas guru serta kualitas manajemen sekolah. Jika tiga hal ini dibenahi, maka kita tidak akan mendengar bahwa Aceh masuk dalam peringkat terbanyak tidak lulus ujian nasional (UN) di Indonesia.

Doto dan Mualem harus mengintruksikan agar Dinas Pendidikan Aceh jangan sibuk membuat proyek fisik. Kini, saatnya membuat program peningkatan kualitas lulusan. Pasalnya, Aceh merupakan salah satu pintu masuk tenaga kerja asing ketika perdagangan bebas 2015 diberlakukan. Dinas pendidikan hanya memiliki waktu setahun lagi untuk berbenah. Jika tidak, maka kita khawatir, tenaga kerja asing akan menjadi pekerja professional sementara tenaga kerja lokal hanya menjadi security yang mengantuk di pos satuan pengamanan.

Begitu juga perguruan tinggi. Sebagai provinsi istimewa, Aceh memiliki sembilan perguruan tinggi negeri. Tujuh diantaranya Universitas Malikussaleh, Universitas Teuku Umar, Universitas Samudera, STAIN Gajah Putih, STAIN Malikussaleh, STAIN Zawiyah Cot Kala dan Politeknik Negeri Lhokseumawe mengalami masalah serius. Kekurangan sarana dan prasarana, kompetensi dosen yang rendah serta terbatasnya pendanaan dari pemerintah pusat. Sedangkan Universitas Syah Kuala dan UIN Ar Raniry sebagai kampus tertua memiliki fasilitas yang memadai.

Untuk itu, ketika Doto dan Mualem menyetujui penegerian perguruan tinggi itu sudah sepatutnya,  Doto dan Mualem pula yang mengawal perguruan tinggi itu menghasilkan lulusan berkualitas. Diterima pasar tenaga kerja internasional. Memberikan beasiswa khusus untuk dosen di tujuh perguruan tinggi merupakan langkah bijak. Saat ini, perguruan tinggi negeri itu telah menerima mahasiswa miskin dengan beasiswa pemerintah pusat, kini mereka kesulitan ruang kelas dan laboratorium. Maka, Pemerintah Aceh sejatinya membantu melengkapi fasilitas itu. Agar aneuk nanggroe nyaman belajar, meresapi ilmu pengetahuan dan setelah lulus bisa mengimplementasikannya pada masyarakat. Tentu, kita semua sepakat, salah satu cara mengentaskan kemiskinan yaitu melalui jalur pendidikan. Maka, mari membangun sektor pendidikan Aceh.

Selain itu, seluruh SKPA harus melaporkan seluruh kendala yang dihadapi pada duo pimpinan daerah yang mengusung ikon Zikir saat kampanye dua tahun lalu. Jangan lagi menganut mazham ABS (Asal Bos Senang). Idiom kuno itu sudah wajib ditinggalkan dan mari realistis melaksanakan program pembangunan. Yakinlah, tak ada kendala yang tidak memiliki solusi.

Terakhir, Doto dan Mualem harus mengevaluasi kinerja SKPA per triwulan. Sehingga, terlihat

mana SKPA yang berlari cepat, maka pula yang berjalan lamban, tertatih-tatih seperti kura-kura di atas batu. Mereka yang lamban patut dipertimbangkan untuk diistirahatkan dari jabatannya. Mengganti dengan pejabat yang lebih cepat, kompeten dan jujur agar pembangunan Aceh bisa dikebut. Agar rakyat sejahtera dan Aceh bermartabat.

Kini dua tahun pemerintahan Zikir telah berlalu. Belum terlambat untuk menyempurnakan program yang telah disusun. Masih tersisa tiga tahun lagi untuk berlari kencang, mengejar ketertinggalan Aceh dari provinsi lainnya. Agar kita sejajar dengan provinsi di Pulau Jawa. Agar Aceh semakin berjaya.

Masriadi Sambo

Jurnalis dan mahasiswa Pascasarjana STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

Tulisan ini diikutsertakan dalam lomba blog 2 tahun Zikir

http://eventpemerintahaceh.com dan www.humas.acehprov.go.id

@DimSambo